Ambon, Terasfakta.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menegaskan peran strategis media massa sebagai garda terdepan dalam menjembatani kebijakan sektor jasa keuangan dengan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah 3T.
Penegasan itu disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, dalam kegiatan media gathering akhir tahun yang dihadiri pimpinan organisasi pers, penyiaran, serta insan media di Maluku yang berlangsung di kantor OJK Provinsi Maluku, kamis (18/12/2025).
“Media bukan sekadar mitra kerja, tetapi jembatan utama yang menghubungkan kebijakan OJK dengan masyarakat. Tanpa kolaborasi media, literasi dan inklusi keuangan tidak akan menjangkau seluruh lapisan warga Maluku,” tegas Andi Muhammad Yusuf.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Kepala TVRI Maluku, Kepala RRI Maluku, para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik, serta jurnalis media mitra OJK Maluku.
Menurut Andi, pertemuan akhir tahun ini menjadi puncak dari rangkaian agenda rutin OJK bersama media yang selama ini digelar secara berkala. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta mengevaluasi peran media dalam mengawal isu pembangunan sektor jasa keuangan dan perekonomian daerah.
Sepanjang 2025, OJK Maluku menghadapi tantangan besar seiring masifnya transformasi digital di sektor keuangan. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas keuangan digital juga dibarengi maraknya praktik ilegal, mulai dari investasi bodong hingga pinjaman daring ilegal. Karena itu, OJK menempatkan edukasi dan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama.
“Isu perlindungan konsumen, khususnya terkait aktivitas keuangan ilegal, harus disampaikan secara masif dan mudah dipahami masyarakat. Media memiliki kekuatan besar untuk menyederhanakan informasi agar publik memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk keuangan,” ujar Andi.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 OJK Maluku telah menjangkau hampir 100 ribu masyarakat melalui program edukasi keuangan yang dilaksanakan di 11 kabupaten/kota. Secara kumulatif, kegiatan edukasi tercatat melibatkan 189.922 peserta, baik melalui tatap muka maupun kanal digital.
Wilayah Maluku yang berciri kepulauan dengan tantangan geografis tinggi menjadi fokus utama OJK. Tercatat sekitar enam wilayah masuk kategori daerah tertinggal yang membutuhkan perhatian khusus dalam perluasan akses keuangan.
“Inklusi dan literasi keuangan adalah hak dasar masyarakat. Ini kewajiban kami bersama seluruh sektor jasa keuangan untuk memastikan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, mendapatkan akses dan perlindungan yang setara,” kata Andi.
Dalam kesempatan itu, Andi juga memaparkan kinerja sektor jasa keuangan Maluku yang dinilai tetap stabil dan tumbuh positif hingga triwulan IV 2025. Sektor perbankan sebagai pilar utama mencatat pertumbuhan aset 6,65 persen year on year dengan total aset mencapai Rp34,3 triliun. Penyaluran kredit tercatat Rp20,17 triliun atau tumbuh hampir 5 persen, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp17,4 triliun, tumbuh 6,45 persen.
Dari sisi risiko, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berada di level 2,78 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen. Sementara rasio intermediasi mencapai 115 persen, menandakan penyaluran kredit yang kuat, terutama untuk mendukung aktivitas pelaku usaha.
Sektor pasar modal di Maluku juga menunjukkan akselerasi signifikan dengan pertumbuhan investor sekitar 22,55 persen, mencapai lebih dari 61 ribu investor. Di sektor peer-to-peer lending legal atau pindar, penyaluran pembiayaan tumbuh 41 persen dengan nilai outstanding Rp220,9 miliar dan lebih dari 33 ribu rekening aktif.
Meski demikian, Andi mengakui struktur kredit perbankan Maluku masih didominasi sektor konsumtif, sejalan dengan struktur PDRB daerah. Karena itu, OJK terus mendorong penguatan kredit produktif melalui berbagai program, termasuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), program pembiayaan melawan rentenir, Satu Rekening Satu Pelajar, digitalisasi transaksi non-tunai, hingga pengembangan ekosistem keuangan inklusif berbasis desa.
Ke depan, OJK Maluku mendorong insan pers tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi duta literasi keuangan yang aktif terlibat dalam edukasi langsung ke masyarakat, termasuk ke wilayah terluar seperti Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, dan Banda.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin membangun ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan berintegritas, demi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku yang inklusif,” pungkas Andi Muhammad Yusuf. (E*L)
