AMBON, Terasfakta.com- Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku menegaskan langkah agresif mempercepat inklusi keuangan di daerah sebagai kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala OJK Maluku, Haramain Billady, dalam sambutannya saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon Tahun 2026.
Kegiatan bertema “Akses Keuangan Merata Masyarakat Sejahtera” yang berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna Lantai 5 Kantor OJK Provinsi Maluku, Selasa (14/4/2026), menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Haramain Billady menekankan bahwa target inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen dalam RPJPN 2025–2045 tidak dapat dicapai tanpa peran aktif daerah.
Ia menyebut TPAKD sebagai ujung tombak percepatan akses keuangan yang harus bergerak lebih progresif dan terukur.
“Target inklusi keuangan nasional menuntut kerja bersama, tidak hanya dari pusat tetapi juga melalui peran aktif TPAKD di daerah,” tegasnya.
Untuk memperkuat langkah tersebut, OJK mendorong penerapan Indeks Akses Keuangan Daerah sebagai instrumen pengukuran yang mencakup penggunaan layanan keuangan, ketersediaan infrastruktur, hingga kedalaman sektor keuangan seperti jumlah rekening dan debitur UMKM.
Indeks ini bahkan diproyeksikan menjadi indikator strategis yang dapat menghadirkan insentif bagi daerah berprestasi, serupa dengan skema Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain melakukan evaluasi program triwulan pertama 2026, TPAKD Kota Ambon juga menjalankan empat program prioritas, yakni satu rekening satu pelajar, akses pasar modal, perlindungan jaminan sosial, serta akselerasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.
Haramain menambahkan, penguatan ekonomi inklusif juga dilakukan melalui business matching UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan kampung nelayan sebagai basis pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Di sisi lain, OJK bersama para pemangku kepentingan tengah menyusun modul literasi keuangan untuk tingkat SMP guna membangun pemahaman generasi muda terhadap produk dan layanan keuangan sejak dini.
Perluasan agen laku pandai dan merchant QRIS juga terus didorong untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani perbankan secara optimal.
Menutup sambutannya, Haramain berharap TPAKD Kota Ambon mampu melahirkan langkah konkret pada semester pertama 2026 dan meningkatkan capaian kinerja pada semester berikutnya, termasuk meraih penghargaan TPAKD tingkat nasional.
“Kita butuh kolaborasi semua pihak agar Ambon dapat menjadi salah satu daerah yang berprestasi dalam penguatan inklusi keuangan,” pungkasnya.
Rapat pleno tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Ambon, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kantor Perbendaharaan Ambon, BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran Pemerintah Kota Ambon dan anggota TPAKD. (E*L)
