Ambon,Terasfakta.com- Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Ambon menggelar rapat intensif bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ambon, camat, lurah, serta perwakilan desa dan kelurahan se-Kota Ambon, Senin, (21/07/2025).
Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes selaku ketua Panitia Kerja (Panja) menyampaikan Rapat hari ini membahas tiga isu strategis terkait pengelolaan sampah di Kota Ambon, yaitu
Revisi Regulasi, Penyesuaian antara Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 dan 13 Tahun 2023 dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Ketua Panja, Zeth Pormes, juga menekankan pentingnya regulasi yang baik dan sesuai dengan undang-undang untuk pelayanan publik yang maksimal.
Kemudian Peningkatan Fasilitas Pengolahan Sampah, kata Pormes, ini harus ada penambahan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pengadaan armada pengangkut sampah seperti TOSA (Tempat Olah Sampah).
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sampah secara efektif,” ungkapnya.
Dan untuk yang ketiga yaitu Penyempurnaan Sistem Pemungutan Retribusi Sampah, ini perlu mengatasi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah setelah PLN tidak lagi menyertakan retribusi sampah dalam tagihan listrik. ” Panja dan pihak eksekutif mencari pola pemungutan baru yang memungkinkan peran aparatur pemerintah desa hingga tingkat RT dalam menarik retribusi secara langsung dari warga,” Ujarnya.
Selain itu, Rapat juga membahas tentang penindakan terhadap pungutan liar (pungli) oleh pihak-pihak di luar otoritas resmi. Panja menegaskan akan menindak tegas jika terbukti ada penarikan retribusi yang tidak sesuai aturan.
Hasil akhir dari pembahasan ini akan dirumuskan kembali dalam rapat lanjutan bersama DLH pada sore hari. “dengan target seluruh regulasi pengelolaan dan pemungutan retribusi sampah dapat dirampungkan sebelum pembahasan APBD tahun 2026,” Pungkasnya. (E*L)
