AMBON,Terasfakta.com- Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara resmi membuka kegiatan Arika Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (26/5/2026), di Amaris Hotel Ambon.
Agenda nasional yang berlangsung setiap 10 tahun itu dinilai krusial karena hasil pendataan akan menjadi dasar arah pembangunan dan kebijakan ekonomi Kota Ambon hingga dua dekade mendatang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Maluku, Maritje Pattiwaellapia, Kepala BPS Kota Ambon, Pauline Gaspersz, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wattimena menegaskan kualitas data menjadi faktor utama dalam menentukan ketepatan kebijakan pemerintah. Menurutnya, data yang tidak valid akan berdampak langsung terhadap lahirnya kebijakan yang keliru.
“Ada istilah dalam dunia riset: garbage in, garbage out. Kalau data yang masuk adalah sampah atau manipulatif, maka kebijakan yang keluar juga akan menjadi sampah. Sebaliknya, dengan data yang valid, pemerintah bisa mengeksekusi program yang tepat sasaran,” kata Wattimena.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025, sektor perdagangan masih mendominasi struktur ekonomi Kota Ambon dengan kontribusi sebesar 21,98 persen.
“Angka ini mempertegas posisi Kota Ambon yang bertumpu pada sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata,” ujarnya.
Wattimena juga menyoroti perubahan struktur ekonomi dalam satu dekade terakhir yang kini mulai mengakomodasi sektor digital dan ekonomi kreatif.
Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 akan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru yang mencakup profesi berbasis digital.
“Perkembangan masif 10 tahun terakhir telah melahirkan profesi baru seperti influencer, YouTuber, hingga content creator di Ambon. Sektor kreatif digital ini terbukti membuka lapangan kerja baru dan memberi kontribusi pendapatan nyata bagi daerah,” tandasnya.
Hal menarik dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, lanjut Wattimena, yakni integrasi pendataan ekonomi dengan data dasar sosial keluarga. Pendataan tersebut mencakup kondisi perumahan hingga kepemilikan aset masyarakat.
Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi persoalan penyaluran bantuan sosial yang selama ini kerap tidak tepat sasaran.
“Pendataan ini dirancang untuk mengakhiri benang kusut penyaluran bansos yang sering salah sasaran,” ungkapnya.
Wattimena mengakui masih ditemukan praktik manipulasi data di tingkat bawah akibat kedekatan dengan oknum tertentu, sehingga warga mampu justru menerima bantuan sementara masyarakat miskin terabaikan.
Ia juga mengungkapkan Kota Ambon telah ditunjuk sebagai salah satu dari 40 kota di Indonesia yang menjadi proyek percontohan verifikasi data sosial terintegrasi bersama BPS.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Ambon turut memberikan jaminan keamanan data kepada masyarakat dan pelaku usaha. Data sensus, kata dia, dilindungi undang-undang dan hanya dipublikasikan secara agregat.
Selain itu, Pemkot Ambon juga menegaskan komitmennya menciptakan iklim usaha yang bersih dan transparan, termasuk membuka akses pengaduan bagi pelaku usaha yang mengalami kendala perizinan maupun birokrasi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya Sensus Ekonomi 2026, Wattimena meminta pelaku usaha memberikan waktu kepada petugas BPS saat melakukan pencacahan serta menyampaikan data secara jujur tanpa manipulasi.
“Data yang terkumpul nantinya akan menjadi harta karun berharga bagi pembangunan jangka panjang Kota Ambon. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk menyukseskan agenda ini dengan semangat kolaborasi yang terbuka dan suportif,” pungkasnya. (E*L)
