Ambon,Terasfakta.com- Di tengah tekanan efisiensi anggaran tahun 2025, Bagian Organisasi Pemerintah Kota Ambon memastikan mesin birokrasi tetap bergerak tanpa kompromi. Pemangkasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja. Sebaliknya, capaian strategis tetap digenjot sebagai bagian dari penguatan Program Prioritas ke-12 Pemerintah Kota Ambon: penataan birokrasi yang kapabel, handal, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Ambon, Arthur Solsolay, menegaskan bahwa seluruh tugas pokok dan fungsi tetap dijalankan secara optimal meski ruang fiskal kian terbatas.
“Efisiensi anggaran sangat berdampak hampir di seluruh kegiatan. Bahkan ada program dari pusat yang baru berjalan di triwulan III dan IV, sementara anggarannya sudah dihapus. Namun kami tetap memastikan tupoksi berjalan maksimal,” tegas Solsolay kepada Awak media di Ambon, Kamis (11/12/2025).
Hingga Desember 2025, Bagian Organisasi menjalankan 1 program, 6 kegiatan, dan 17 subkegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 97 persen. Sisa 3 persen, lanjut Solsolay, masih dalam proses administrasi untuk perjalanan dinas serta pemeliharaan kantor.
Kualitas Pelayanan Publik Terjaga
Sebagai OPD pembina urusan pelayanan publik dan tata laksana, Bagian Organisasi terus mengawal standar layanan seluruh OPD. Tiga instrumen utama menjadi tolok ukur kinerja.
Pertama, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) menunjukkan tren positif. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Ambon meningkat dari 3,25 (B-) pada 2022, menjadi 3,49 (B-) pada 2023, dan melonjak ke 4,00 (B) pada 2024.
Kedua, penilaian Ombudsman RI menempatkan pelayanan publik Kota Ambon dalam kualitas tertinggi dua tahun berturut-turut. Nilai meningkat dari 72,24 pada 2022, menjadi 89,03 pada 2023, dan 91,01 pada 2024.
Ketiga, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) relatif stabil dan terjaga pada level tinggi, yakni 85,15 (2022), 83,39 (2023), dan 84,62 (2024).
“Peningkatan ini menunjukkan perubahan sistem kerja, kompetensi SDM, dan inovasi layanan di OPD semakin matang. Ini bukti reformasi birokrasi tidak sekadar slogan,” kata Solsolay.
Selain itu, sepanjang 2025 Bagian Organisasi juga melaksanakan sosialisasi Perwali Tata Naskah Dinas dan Perwali Pakaian Dinas ASN sebagai upaya penyeragaman dan penegakan tata kelola birokrasi.
Reformasi Birokrasi dan SAKIP Menguat
Pada sektor peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, capaian juga menunjukkan tren membaik. Nilai SAKIP Kota Ambon naik bertahap dari 65,12 (2022), 65,41 (2023), menjadi 66,17 pada 2024.
Sementara Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang sempat turun pada 2023, kembali melonjak signifikan pada 2024 dari 42,53 (C) menjadi 59,31.
“Nilai RB sangat strategis karena menjadi salah satu komponen penghitungan TPP ASN. Reformasi birokrasi harus berdampak langsung pada kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik,” ujar Solsolay.
Penataan Kelembagaan Berbasis Data
Dalam urusan kelembagaan, Bagian Organisasi telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan fundamental, mulai dari penyusunan peta jabatan, analisis jabatan (Anjab), hingga penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Perwali SOTK, termasuk perubahan nomenklatur Bappedalitbang menjadi Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah), saat ini menunggu penandatanganan Wali Kota Ambon.
“Peta jabatan dan Anjab adalah fondasi manajemen ASN. Dengan data base yang kuat, formasi, mutasi, dan pengembangan pegawai bisa dilakukan secara profesional dan objektif,” jelasnya.
Menanti Evaluasi Nasional
Sepanjang 2025, Bagian Organisasi aktif memonitor dan mendampingi OPD penyelenggara pelayanan publik. Hasil evaluasi dari KemenPAN-RB dan Ombudsman RI, termasuk penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi, diperkirakan akan diumumkan pada akhir 2025 hingga awal 2026.
“Kami bekerja maksimal di tengah keterbatasan. Targetnya jelas, seluruh indikator reformasi birokrasi dan pelayanan publik Kota Ambon terus menunjukkan peningkatan yang konsisten,” tutup Solsolay. (E*L)
