Ambon, Terasfakta.com- Komisi III DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya mengawal seluruh usulan pembangunan infrastruktur di Maluku agar masuk dalam skala prioritas nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sedikitnya 500 item usulan yang mencakup jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih telah diserahkan secara resmi ke kementerian setelah disinkronkan lintas lembaga teknis.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wadjo, menyatakan hal tersebut kepada awak media di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (26/1/2026).
Ia menegaskan, seluruh dokumen usulan telah melalui proses pembahasan dan sinkronisasi antara DPRD, Balai Wilayah Sungai, BPJN, Balai Perumahan, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat, serta seluruh anggota DPRD Maluku.
“Ini bukan lagi diskusi, tetapi sudah penyampaian dokumen resmi yang telah disinkronkan. Dari sekitar 500 item yang kami serahkan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Bina Marga Kementerian PUPR, semuanya kami minta menjadi prioritas.
Tidak ada yang tidak prioritas, karena ini menyangkut kepentingan seluruh rakyat Maluku,” tegas Wadjo.
Menurutnya, dalam pertemuan dengan perwakilan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, pemerintah pusat telah menerima seluruh dokumen dan menyatakan akan melaporkannya kepada pimpinan kementerian. Namun, terdapat sejumlah catatan teknis dan administratif yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi III DPRD Maluku akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas PUPR kabupaten dan kota di Maluku untuk memastikan kesiapan administrasi dan pemenuhan seluruh persyaratan yang diminta oleh Kementerian PUPR.
“Kami akan segera mengundang semua kepala dinas PUPR kabupaten dan kota untuk duduk bersama di Komisi III DPRD Provinsi. Ini penting agar seluruh daerah siap secara administrasi dan teknis, karena yang kita bicarakan ini bukan kepentingan satu wilayah, tapi kepentingan Maluku secara keseluruhan,” ujar Wadjo.
Ia menjelaskan, sebagian besar usulan yang diajukan anggota DPRD didominasi oleh sektor infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses penghubung antardaerah, yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Rata-rata usulan itu soal jalan dan jembatan. Itu yang paling banyak karena memang menjadi urat nadi konektivitas daerah. Usulan ini sudah masuk sejak pembentukan Panitia Kerja APBD 2026 dan kembali dipertegas dalam rapat-rapat lanjutan,” jelasnya.
Komisi III DPRD Maluku menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ke tingkat kementerian, agar pembangunan infrastruktur di Maluku benar-benar memperoleh dukungan maksimal dari pemerintah pusat demi mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (E*L)
