Ambon, Terasfakta.com- Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya sebagai kota yang terbuka, ramah, dan inklusif melalui penerimaan 27 peserta Kursus Governance and Public Policy Making for Sub-National Governments yang berkunjung ke Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa (27/1/2026).
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Ambon, Rustam Simanjuntak, yang membacakan sambutan Wali Kota Ambon menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya Pemerintah Australia dan lembaga mitra penyelenggara, atas dukungan dan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas tersebut.
“Ini merupakan kehormatan bagi Kota Ambon menjadi bagian dari ruang belajar bersama bagi peserta dari berbagai daerah dan latar belakang. Ambon terbuka bagi siapa pun tanpa membedakan kondisi fisik, sosial, budaya, maupun perbedaan lainnya,” kata Rustam dalam sambutannya.
Ia menegaskan, kegiatan kursus ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Ambon, khususnya melalui program Ambon Manise yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Menurutnya, Ambon Manise tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik kota, tetapi juga tentang bagaimana seluruh warga dan pihak yang berada di Ambon dapat merasakan rasa aman, nyaman, dihargai, serta memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.
Rustam menjelaskan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan yang berorientasi pada inklusivitas, antara lain memperluas akses layanan pendidikan yang ramah bagi semua kelompok, mendorong penyediaan fasilitas publik yang inklusif, serta membangun budaya masyarakat yang menghargai perbedaan sebagai kekuatan sosial.
“Kursus ini bukan sekadar peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga ruang pembelajaran nilai-nilai inklusivitas, kolaborasi, dan saling memahami. Dari forum inilah diharapkan lahir agen-agen perubahan yang membawa semangat tersebut ke daerah masing-masing,” ujarnya.
Kepada para peserta, Rustam berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti dengan sungguh-sungguh dan dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengalaman serta membangun jejaring lintas daerah dan negara.
“Kami berharap nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan kemampuan tata kelola publik yang diperoleh dapat diterapkan di tempat masing-masing, guna mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih terbuka dan berkeadilan,” pungkasnya. (E*L)
