AMBON,Terasfakta.com- Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, secara resmi membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kantor OJK Provinsi Maluku, Selasa (14/04/2026), dengan penegasan kuat pada pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor OJK Provinsi Maluku tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan di Kota Ambon.
Dalam sambutannya, Bodewin Wattimena menegaskan bahwa TPAKD tidak hanya dituntut memenuhi target kinerja, tetapi juga harus adaptif terhadap perkembangan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci agar dampak negatif dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik, tidak menurunkan kinerja ekonomi Kota Ambon.
“Yang terpenting adalah memastikan seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. TPAKD harus menjadi wadah solusi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Wattimena.
Ia menekankan bahwa akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan inklusi, tetapi juga literasi keuangan masyarakat.
Pemerintah Kota Ambon, lanjutnya, berkomitmen menjadikan inklusi keuangan sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan.
Dalam paparannya, ia juga mengungkapkan bahwa kontribusi Kota Ambon terhadap perekonomian Provinsi Maluku cukup signifikan.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap berada pada tren positif di tahun 2025, meskipun belum sepenuhnya mencapai target RPJMD.
Selain itu, inflasi Kota Ambon dinilai masih dalam kondisi terkendali. Data menunjukkan inflasi year-on-year pada Maret 2026 berada di angka 3,18 persen, dengan faktor pemicu lebih banyak berasal dari kebijakan nasional seperti kenaikan tarif transportasi dan harga energi, bukan dari lonjakan harga kebutuhan pokok.
Di sisi lain, angka kemiskinan di Kota Ambon juga mengalami penurunan dari 5,13 persen menjadi 4,34 persen pada tahun 2025.
Namun demikian, Wattimena, mengingatkan bahwa kerentanan tetap tinggi karena tipisnya batas antara kelompok miskin dan tidak miskin, sehingga intervensi berbasis data akurat menjadi krusial.
Lebih lanjut, Wattimena mengarahkan agar seluruh program TPAKD diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan peran sektor jasa keuangan.
Ia juga mendorong perbankan untuk mengalihkan fokus dari kredit konsumtif ke kredit produktif guna memperkuat sektor UMKM.
Menurutnya, akses pembiayaan yang tepat akan mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, upaya digitalisasi transaksi melalui penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS turut didorong, terutama di kawasan ekonomi kreatif, sebagai bagian dari strategi peningkatan inklusi keuangan.
Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerja sama dan konsistensi dalam menjalankan program TPAKD agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Kerja kolaboratif adalah kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat agar akses keuangan merata dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” pungkasnya. (E*L)
