AMBON, Terasfakta.com- Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial yang dibuka langsung Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, di RR Vlisingen Balai Kota Ambon, Selasa (12/05/2026).
Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan rasa syukur karena Kota Ambon dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam program digitalisasi bantuan sosial.
“Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Kota Ambon terpilih masuk dalam kelas satu kota pilot project digitalisasi bantuan sosial. Ini merupakan kepercayaan besar di tengah berbagai keterbatasan yang kita miliki,” ungkapnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Bank Indonesia yang terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, terutama pada sistem penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Menurut Wattimena, persoalan bansos selama ini masih menjadi keluhan utama masyarakat karena penyaluran yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi mekanisme pendataan yang masih mengandalkan subjektivitas aparat di tingkat bawah.
“Sering kali masyarakat mengeluh karena tidak pernah menerima bantuan, sementara ada warga yang secara ekonomi sudah layak justru tetap mendapat bantuan. Permasalahan utama ada pada mekanisme penentuan penerima yang masih dipengaruhi subjektivitas,” katanya.
Karena itu, melalui digitalisasi bansos, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalisir kesalahan data sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Wattimena juga menaruh harapan besar kepada para agen digitalisasi yang sebagian besar berasal dari kalangan ASN dan CPNS baru.
Menurutnya, mereka menjadi ujung tombak keberhasilan implementasi program di lapangan.
“Saya bangga karena sebagian besar agen berasal dari ASN dan CPNS baru yang memiliki kapasitas intelektual dan semangat tinggi untuk memberikan kontribusi nyata bagi Kota Ambon,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia turut memaparkan data kependudukan Kota Ambon semester II tahun 2025. Jumlah penduduk Kota Ambon tercatat mencapai 363.212 jiwa, dengan jumlah wajib KTP sebanyak 265.472 jiwa. Dari angka tersebut, tingkat perekaman KTP telah mencapai 95,32 persen.
Namun demikian, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih tergolong rendah, yakni baru mencapai 15,39 persen atau sekitar 40.867 jiwa.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kita bersama. Pemerintah kota sudah melakukan berbagai inovasi, termasuk sistem jemput bola ke kampus dan sekolah-sekolah, tetapi partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan,” jelasnya.
Ia meminta seluruh peserta Bimtek mengikuti kegiatan dengan serius agar memahami teknis dan mekanisme digitalisasi bansos sebelum diterapkan di masyarakat.
“Ambon mungkin kota kecil, tetapi dalam ketepatan, kecepatan, dan akurasi pelayanan publik, kita tidak boleh kalah dengan kota-kota besar lainnya,” tegas Wattimena.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Adi Nugroho beserta jajaran, para narasumber dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan kementerian terkait, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta para peserta Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial. (E*L)
AMBON, Terasfakta.com- Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial yang dibuka langsung Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, di RR Vlisingen Balai Kota Ambon, Selasa (12/05/2026).
Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan rasa syukur karena Kota Ambon dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam program digitalisasi bantuan sosial.
“Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Kota Ambon terpilih masuk dalam kelas satu kota pilot project digitalisasi bantuan sosial. Ini merupakan kepercayaan besar di tengah berbagai keterbatasan yang kita miliki,” ungkapnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Bank Indonesia yang terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, terutama pada sistem penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Menurut Wattimena, persoalan bansos selama ini masih menjadi keluhan utama masyarakat karena penyaluran yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi mekanisme pendataan yang masih mengandalkan subjektivitas aparat di tingkat bawah.
“Sering kali masyarakat mengeluh karena tidak pernah menerima bantuan, sementara ada warga yang secara ekonomi sudah layak justru tetap mendapat bantuan. Permasalahan utama ada pada mekanisme penentuan penerima yang masih dipengaruhi subjektivitas,” katanya.
Karena itu, melalui digitalisasi bansos, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalisir kesalahan data sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Wattimena juga menaruh harapan besar kepada para agen digitalisasi yang sebagian besar berasal dari kalangan ASN dan CPNS baru.
Menurutnya, mereka menjadi ujung tombak keberhasilan implementasi program di lapangan.
“Saya bangga karena sebagian besar agen berasal dari ASN dan CPNS baru yang memiliki kapasitas intelektual dan semangat tinggi untuk memberikan kontribusi nyata bagi Kota Ambon,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia turut memaparkan data kependudukan Kota Ambon semester II tahun 2025. Jumlah penduduk Kota Ambon tercatat mencapai 363.212 jiwa, dengan jumlah wajib KTP sebanyak 265.472 jiwa. Dari angka tersebut, tingkat perekaman KTP telah mencapai 95,32 persen.
Namun demikian, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih tergolong rendah, yakni baru mencapai 15,39 persen atau sekitar 40.867 jiwa.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kita bersama. Pemerintah kota sudah melakukan berbagai inovasi, termasuk sistem jemput bola ke kampus dan sekolah-sekolah, tetapi partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan,” jelasnya.
Ia meminta seluruh peserta Bimtek mengikuti kegiatan dengan serius agar memahami teknis dan mekanisme digitalisasi bansos sebelum diterapkan di masyarakat.
“Ambon mungkin kota kecil, tetapi dalam ketepatan, kecepatan, dan akurasi pelayanan publik, kita tidak boleh kalah dengan kota-kota besar lainnya,” tegas Wattimena.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Adi Nugroho beserta jajaran, para narasumber dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan kementerian terkait, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta para peserta Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial. (E*L)
