Ambon, Terasfakta.com- Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja disiplin dan profesional dalam menindaklanjuti setiap catatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini sedang berlangsung di Pemerintah Kota Ambon.
Hal ini disampaikan Wali Kota dalam apel pagi bersama ASN lingkup Pemerintah Kota Ambon, Senin pagi, (24/11/2025).
Menurut Wattimena, BPK telah menemukan sejumlah persoalan pada beberapa OPD yang harus segera diselesaikan. “Saya minta keseriusan kita semua. Catatan perbaikan dari BPK itu wajib ditindaklanjuti. Apalagi kalau temuan itu bersifat material, jangan ditunda. Kerja-kerja pihak ketiga maupun ASN yang menjadi temuan juga harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa seluruh ASN bekerja dalam bingkai aturan, sehingga setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan bahwa pemerintah daerah memasuki akhir tahun anggaran 2025. Karena itu, seluruh OPD diminta segera memasukkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) sejak Januari hingga Oktober untuk diverifikasi.
“Bukti yang belum lengkap harus dilengkapi, yang belum beres harus dibereskan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah kota harus berjalan baik dan tepat waktu,” ujarnya.
Wattimena juga menyinggung penyusunan RAPBD 2026 yang diwarnai pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini membuat sejumlah kebijakan efisiensi harus dilakukan. Salah satunya terkait potensi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD).
“Pengurangan TKD bukan karena pemerintah tidak mendukung ASN, tetapi kita menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. TKD diberikan sesuai kemampuan fiskal yang ada,” jelasnya.
Sebagai kompensasi, pemerintah akan menerapkan sistem kerja bergiliran, yakni tiga hari bekerja di kantor dan dua hari bekerja dari rumah.“Ini bentuk relaksasi atas kondisi keuangan daerah. Banyak kementerian dan daerah lain juga melakukan hal yang sama,” tambahnya.
Wali Kota berharap seluruh ASN memahami situasi ini dan tetap menjaga komitmen untuk membangun Kota Ambon. “Tidak ada kepala daerah yang ingin mengambil kebijakan tidak populer. Tapi kita harus menyesuaikan diri agar pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya.
