Ambon,Terasfakta.com- Sejumlah program pembangunan di Negeri Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019–2025, menuai sorotan masyarakat. Warga menilai beberapa program yang dijalankan mantan Raja KPN Wolu, Abdulah Hallauw, hingga Pj KPN Wolu, Maja Leuli, bermasalah bahkan terkesan gagal secara prosedural.
Salah satu warga Negeri Wolu yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Selasa (26/8/2025), melalui sambungan telepon WhatsApp mengungkapkan bahwa sejak awal kepemimpinan hingga saat ini, anggaran yang dikucurkan pemerintah negeri terbilang “fantastis”. Namun, sebagian besar program yang dijalankan dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.
“Begitu banyak proyek yang dianggarkan dari ADD dan DD, tapi hasilnya cacat dan tidak maksimal. Banyak yang terkesan sembrono,” ujarnya.
Ia mencontohkan, program rehabilitasi teras rumah warga di Dusun Yamahena Negeri Wolu yang melibatkan sekitar 19 rumah. Dari anggaran yang dipatok pemerintah negeri untuk pembelian bahan bangunan dan biaya tukang sebesar Rp700 ribu per rumah, sebagian besar masyarakat disebut tidak menerima upah sesuai kesepakatan.
“Bukan hanya rehapan teras rumah, ada juga proyek air bersih yang dikerjakan asal-asalan. Hasilnya tidak bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, warga juga menyoroti proyek jalan setapak yang menggunakan dana desa, namun dikerjakan tanpa papan proyek dan dinilai amburadul. “Seharusnya proyek itu bisa selesai baik-baik, tapi malah bikin banyak masyarakat mengeluh. Upah kerja pun ada yang tidak dibayar dengan layak,” kata dia.
Program lain yang disebut bermasalah adalah penanaman anakan pohon pisang. Menurutnya, pemerintah negeri menetapkan biaya Rp15 ribu per pohon, namun dalam praktiknya warga hanya menerima Rp9 ribu setelah dipotong pajak.
“Kalau dihitung-hitung, masyarakat hanya terima Rp9 ribu per anakan pisang. Jadi wajar kalau banyak yang kecewa,” ucapnya.
Ia berharap agar pemerintahan negeri saat ini dapat bekerja lebih arif dan bijaksana dalam menyusun program. “Banyak ide dan gagasan yang sebenarnya bisa memberi manfaat bagi masyarakat, bukan malah membuat program yang tidak masuk akal. Figur pemimpin seharusnya punya karakter dan bisa membawa perubahan, bukan sebaliknya,” pungkasnya. (E*L)
